Komando Pasukan Khusus & 10 Tahum Reformasi

Rabu, 16 April 2008 07:29 WIB
Baret Merah dan 10 Tahun Reformasi
Ditulis oleh : Aris Santoso, Pengamat TNI

Saat masih menjadi Komandan Kopassus (1992-1993), Brigjen TNI Tarub (terakhir Kasum TNI, pangkat letjen), pernah mengatakan, "Sekarang adalah kondisi ketidakpastian yang membuat kita harus lebih siap lagi." Meski telah dilontarkan sekitar 15 tahun berselang, pernyataan tersebut masih terdengar relevan. Satu dasawarsa pascareformasi, secara gamblang kita menyaksikan belum adanya perbaikan berarti, khususnya bagi perbaikan kualitas kehidupan rakyat. Bukan hanya pada aspek konkret, seperti soal pemenuhan sembako, melainkan juga pada aspek moril, seperti semakin merosotnya martabat kita sebagai bangsa.

Kopassus, sebagai satuan elite TNI yang sudah terpandang sejak kelahirannya (16 April 1952), kiranya dapat memberi makna pada aspek moril tersebut. Bahwa di tengah miskinnya aset kebanggaan, masih ada Kopassus yang bisa sedikit 'menyelamatkan' wajah kita di hadapan bangsa-bangsa lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Bukan berlebihan, setidaknya ada dua negara di Asia Tenggara yang pembentukan pasukan komandonya banyak didukung oleh Kopassus yaitu Kamboja dan Malaysia. Bahkan di Malaysia terdapat asosiasi yang menghimpun alumni pendidikan komando di Batujajar bernama KBKM (Kelab Bekas Komando Malaysia).

Seiring dengan semakin terbatasnya palagan pertempuran, satuan seperti Kopassus menjadi semakin jarang diturunkan, namun bukan berarti peran Kopassus menjadi berkurang. Bila mengutip pernyataan Jenderal Tarub di atas, dalam kondisi ketidakpastian, berarti unit Sandi Yudha dan kontra teror (Satgultor 81) justru semakin dibutuhkan keberadaannya. Kemampuan Kopassus di bidang intelijen (sandi yudha) dan kontra teror tentu bisa memberi efek penangkalan (deterrent effect), terutama bagi pihak luar. Karena di masa depan, diperkirakan, kecil kemungkinan akan adanya perang terbuka di kawasan Asia Tenggara yang lebih mungkin adalah perang opini dan psywar, seperti berlomba-lomba dalam modernisasi alutsista dan provokasi kecil-kecilan antarnegara di wilayah perbatasan.

Nasionalisme dan kesejahteraan

Dalam hal alutsista, posisi Kopassus sedikit diuntungkan karena sifat kesenjataannya. Dari aspek teknologi, persenjataan perseorangan Kopassus (Gariel dan MP5), masih bisa diandalkan hingga beberapa tahun ke depan. Kopassus tidak menghadapi problem seperti satuan lain di matra darat, seperti satuan rudal dengan alustsista padat teknologi dan harus selalu diperbarui menjadikan harganya sangat mahal. Belum lagi kalau kita bicara soal keterbatasan alutsista di matra laut dan matra udara, jelas lebih kompleks lagi. Tiadanya masalah dalam alutsista merupakan hal kondusif bagi Kopassus untuk mempertahankan reputasinya sebagai satuan Komando yang disegani pasukan negara lain.

Pada April 2007, KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso (kini Panglima TNI) meresmikan berdirinya lima brigade infanteri (brigif) baru. Sebuah peristiwa penting sebenarnya, bahkan bisa disebut tonggak bersejarah, namun sayang kurang mendapat liputan dari media sehingga luput dari perhatian publik. Pembentukan satuan baru adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI, khususnya di daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Pembentukan brigif baru tersebut bisa dianggap pula sebagai upaya meningkatkan 'posisi tawar' TNI atas negeri tetangga (terutama Malaysia). Karena secara geografis, Indonesia memiliki garis perbatasan yang sangat panjang dengan Malaysia. Sudah sekian kali terjadi insiden perbatasan dengan Malaysia, baik di darat maupun di laut.

Satu hal yang harus kita ingat, wilayah perbatasan bukan sekadar patok atau garis geografis, melainkan juga merupakan manifestasi martabat bangsa. Perbatasan negara sebagai manifestasi kedaulatan wilayah memiliki peran penting dan strategis bagi pertahanan negara. Sebagai variabel martabat bangsa, kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian, semisal dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat karena sebenarnya merekalah ujung tombak penjagaan perbatasan.

Daerah perbatasan (darat) merupakan daerah yang terpencil, baik secara geografis maupun sosial-ekonomi sehingga masyarakatnya benar-benar termarginalkan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menimbulkan ekses seperti penebangan liar, pelintas batas, hingga yang paling jauh, semisal menjadi milisi negara tetangga. Semata-mata itu adalah soal 'sembako', yang menjadi tidak relevan bila dihubungkan dengan semangat nasionalisme.

Konsep seperti nasionalisme atau patriotisme tidak bisa dibebankan kepada rakyat, termasuk yang bermukim di perbatasan. Bila ada masyarakat perbatasan yang mencari nafkah di negeri tetangga, kita tidak bisa buru-buru mengklaim telah terjadi degradasi nasionalisme. Pemegang panji nasionalisme bukanlah rakyat, melainkan elite politik di Jakarta. Tentu para penentu kebijakan di Jakarta sudah paham benar bagaimana implementasi konsep nasionalisme tersebut di lapangan, seandainya terjadi lagi provokasi seperti insiden Blok Ambalat dan insiden Pulau Bawean.

Rakyat bisa paham sepenuhnya bila provokasi semacam itu dibalas dengan tindakan yang lebih keras. Kalau kapal kita ditabrak, jangan segan-segan untuk balas menabrak, kalau perlu terus diburu. Karena ini adalah soal kehormatan bangsa. Termasuk dalam hal psywar. Misalnya dengan lebih meningkatkan frekuensi latihan satuan elite, semacam Kopassus atau Yontaifib Marinir di daerah perbatasan seraya memperkuat moril masyarakat setempat.

Persepsi kekuasaan

Selain nasionalisme, ada satu konsep lagi yang biasanya selalu dihubungkan dengan TNI yaitu kekuasaan. Wajar bila masih muncul wacana bagaimana keterkaitan TNI dengan kekuasaan pascareformasi, khususnya terhadap Kopassus, yang di masa lalu sering dianggap sebagai 'mesin kekuasaan' Orde Baru. Pasca-10 tahun reformasi, ternyata ada perkembangan menarik yaitu soal cara pandang perwira terhadap kekuasaan. Berbeda dengan perwira di masa Orde Baru, perwira generasi sekarang menyikapi kekuasaan dengan cara yang lebih wajar.

Perwira generasi sekarang umumnya tidak terlalu membangga-banggakan pangkat dan jabatannya. Mereka telah belajar dari sejarah bahwa sikap seperti itu hanya akan menjatuhkan citra TNI di mata rakyat. Tentu itu adalah buah dari reformasi juga. Di satu sisi, reformasi telah membawa negeri ini menjadi lebih demokratis. Namun di saat bersamaan, kesejahteraan rakyat masih memprihatinkan. Karena itu, pandangan perwira sekarang berkenaan dengan pangkat dan jabatannya sudah sesuai dengan konteks zamannya.

Justru pejabat sipil yang kini terlihat berbalik arah. Pernah diberitakan, unsur pimpinan Dinas Tramtib DKI membanggakan kemampuannya menggunakan senjata laras pendek (Indo Pos, 23 November 2007). Padahal sudah jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Kemudian cukup sering kita lihat, pejabat setingkat bupati atau wali kota, saat berkendaraan, memakai prosedur pembuka jalan (voorijder), padahal arus lalu lintas sedang tidak macet. TNI sendiri sudah meninggalkan prosedur protokoler tersebut dan kini hanya dilakukan secara terbatas untuk pejabat setingkat pangdam atau kepala staf. Perilaku semacam itu merupakan anomali pascareformasi. Bagaimana mungkin yang muncul ternyata megalomania pejabat sipil.

Perwira generasi sekarang bisa belajar (bedakan dengan meniru) perjalanan salah satu ikon baret merah, Letjen TNI Purn Prabowo Subianto. Kita semua masih ingat, bagaimana tragedi telah mendera Prabowo, dari perwira muda yang sangat cemerlang, meraih pangkat bintang tiga dalam usia belum genap 50, dan hanya dalam hitungan hari Prabowo menjadi warga biasa. Karier militernya kandas sebagai imbas turbulensi reformasi Mei 1998 lalu.

Bila kini Prabowo bisa bangkit kembali, tentu ada nilai tersendiri pada dirinya. Dari perwira yang terpinggirkan, bermetamorfosa menjadi tokoh publik kembali, hampir mendekati pencapaiannya dulu. Secara perlahan resistensi publik berhasil ia netralkan, terbukti dengan dipercayanya memimpin HKTI, ormas petani tertua dan terbesar. Setidaknya ada dua alasan yang ikut mendongkrak kembali figur Prabowo. Pertama, terlepas dari usaha kerasnya sendiri, bagaimanapun Prabowo adalah bagian dari keluarga besar Baret Merah sehingga apresiasi publik tetap bisa dia peroleh. Kedua, dengan caranya sendiri, Prabowo telah berhasil keluar dari bayang-bayang 'keluarga Cendana'.

Sumber : OPINI Media Indonesia OnLine